๐‘๐ฎ๐๐ข ๐‡๐š๐๐ข๐ซ๐ข ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ค๐ฎ๐ฌ๐ข ๐๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐ค ๐๐ž๐ซ๐š๐ง๐  ๐’๐ž๐ฆ๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐Œ๐ž๐ฅ๐š๐ฐ๐š๐ง ๐’๐ข๐ง๐๐ข๐ค๐š๐ญ ๐๐ž๐ง๐ž๐ฆp๐š๐ญ๐š๐ง ๐๐Œ๐ˆ ๐ˆ๐ฅ๐ž๐ ๐š๐ฅ

 


๐—•๐—ฎ๐˜๐—ฎ๐—บnews88 - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menghadiri Diskusi Publik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Hotel Swiss Belhotel Harbour Bay, Batam, Kamis (6/4/2023).



Diskusi itu mengangkat tema Perang Semesta Melawan Sindikat Penempatan legal Pekerja Migran Indonesia.


Diskusi ini juga dihadiri langsung Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.


Di kesempatan itu, Mahfud MD mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2022, pemerintah telah menangani 1.262 korban dari tren baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO).


"Saya dari semalam, Rabu (5/4/2023) ke Batam untuk meninjau pintu masuk ke Batam. Harus disikat sindikat (sindikat perdagangan orang)," ujarnya.


Dari data yang ia paparkan, pada Agustus 2022 silam, pemerintah telah memulangkan 425 PMI bermasalah dan Kamboja. "Termasuk 202 orang dengan carter pesawat oleh sindikat; dan 23 PMI bermasalah dari Laos," ungkap Mahfud.


Bahkan, baru-baru ini, April 2023, sebanyak 30 PMI bermasalah telah dipulangkan dari Vietnam.


Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, mengapresiasi langkah tegas pusat dalam melindungi tenaga kerja indonesia dan menindak serta mengantisipasi tenaga kerja Ilegal.


"Sebagai pemerintah daerah, tentu apa yang menjadi kebijakan pusat harus dipatuhi," ujarnya.


Sumber berita :

Media center pemerintah kota Batam

Penerbit : MEDIA ONLINE BATAMNES88

(ABDUL HADI)

Posting Komentar

0 Komentar